Lain dahulu lain sekarang

Lain dahulu lain sekarang, sekarang politik model jungkir balik

Legenda negeri Sidenreng tepatnya di tengah Nusantara . La Pagala Nenek Mallomo, yang lahir di Panrenge sebelah Utara Amparita (Wilayah Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan) tahun 1546. tercatat dalam sejarah bahwa Sebagai seorang hakim, Nenek Mallomo terpaksa menjatuhkan hukuman mati terhadap anaknya sendiri. 

Ketika itu sudah tiga tahun panen di Sidenreng selalu gagal. Orang lalu mencari-cari apa penyebab kegagalan itu. Pasti ada yang tidak beres. Dalam kebingungan mencari akar penyebabnya, putra Nenek Mallomo kemudian buka kartu, mengaku pada ayahnya. Katanya, tiga tahun lalu pada waktu musim membajak sawah beberapa mata sisir salaga miliknya patah. Lalu dia mengambil sebatang kayu kepunyaan tetangganya tanpa izin untuk mengganti mata sisir alat bajaknya yang rusak itu. …

Nenek Mallomo, lalu berkata “Anakku, engkaulah rupanya yang telah melanggar pemali sehingga Tuhan menurunkan peringatan yang menimpa rakyat dan bumi Sidenreng ini. Demi kejujuran, engkau harus menghadap Dewan Pemangku Adat.”

Putusan yang dijatuhkan ternyata amat berat, hukuman mati. Mengetahui putusan itu, rakyat menemui Nenek Mallomo. Mereka “berdemo” menuding Nenek Mallomo sampai hati menilai nyawa putranya sendiri dengan sepotong kayu. Menghadapi protes itu dengan tegas Nenek Mallomo berkata “Ade’e temmakkeanak temmakke-eppo. Adat (hukum) tidak mengenal anak tidak mengenal cucu.”

Membaca kisah Nenek Mallomo ini, kita biasanya bangga, bahwa sesungguhnya kita mewarisi nilai-nilai utama dari leluhur kita, seperti lempu (kejujuran), getteng (keteguhan memegang kebenaran), dan siri’ (kehormatan). Tapi itu hanya jadi kebanggaan masa lalu. Di antara kita malah ada yang berkata, itu dulu. Model manusia seperti itu sudah lama tidak “diproduksi” oleh “pabrik” zaman.

Kalau itu dianggap cerita masa lalu, ini peristiwa lain, terjadi di Negara maju di zaman moderen ini, yang belum lama terjadi. Beritanya di media baru ada sebulan lalu. Menteri Perumahan dan Perikanan Selandia Baru, Phil Heatley mengundurkan diri tanggal 25 Februari 2010 lalu. Ia mengaku bersalah telah menggunakan kartu kredit untuk belanja dinas bagi keperluan pribadinya, membeli dua botol anggur. Harganya kalau dirupiahkan sekitar Rp 6 juta.
Heatley minta maaf pada rakyat, mengembalikan uang negara yang telah dia gunakan untuk pribadi, dan menyatakan diri mundur.
Perdana Menteri Selandia Baru, John Key menyatakan bahwa sebenarnya itu hanya suatu kekeliruan. Tapi ia tetap mempersilakan auditor memeriksa Heatley untuk memastikan bahwa uang rakyat sudah digunakan secara tidak tepat.

Membaca berita kisah itu, ada lagi yang berkata, itu kan di negeri lain. Budaya mereka lain. Kita tidak mengenal budaya mundur dari jabatan, karena itu namanya lari dari tanggung jawab. Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Seseorang tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada keputusan yang bersifat tetap oleh pengadilan, menyatakannya bersalah.

Mengapa kita masih saja selalu mampu membangun sejumlah alasan untuk berkelit dari kelemahan kita, bukannya jujur mengakui, lalu memperbaiki diri, dengan menegakkan hukum dan membangun moral? Mengapa petinggi negeri justru ada yang saling membela yang salah?
Karena kemampuan petinggi bangsa ini hanya tau mencari alasan pembenaran, kacian de loh

baca juga Sudah salah ngotot pula dan ketika dusta jadi budaya

Tag: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: