Berdendang dan Meradang

Berdendang bukannya bernyanyi dandut , meradang bukan juga terinfeksi kuman penyakit  tetapi kali ini Susno berdendang, Mafioso meradang, Sungguh merdu Susno berdendang. Judulnya kira-kira berbunyi Gayus, Tikus, Markus. Lirik dan musiknya sungguh memekakkan telinga para mafioso. Untuk kasus ini, Susno telah menjalankan fungsi sebagai whistle blower.

Susno diberi julukan the whistle blower atau peniup sempritan. Bukan karena pekerjaannya sebagai polisi, tetapi sebagai sosok yang bersuara nyaring membeberkan kasus mafia pajak. Korban sempritan pertama bernama Gayus . Seorang pegawai Direktorat Pajak, golongan III-A yang memiliki uang Rp 25 miliar di rekeningnya.

Tak tanggung-tanggung, peluit Susno bahkan menyemprit telak dua jenderal. seorang Brigjen  dicopot sebagai kapolda. yang satunya juga berpangkat Brigjen . Dan kini, delapan orang telah menjadi tersangka. Tersangka terakhir adalah  Mr X.

Dendang Susno ini rupanya termasuk lagu yang populer, terdengar juga di daerah sampai ke surabaya , banyak mafioso Surabaya ikut meradang

Terbongkarnya kasus mafia hukum ini jelas semakin membangun keyakinan publik bahwa kasus korupsi telah menggurita di semua lini eksekutif, legislatif dan yudikatif. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh para petinggi tapi seorang PNS golongan III-A pun bisa. Publik yakin bahwa pola korupsi seperti ini bukanlah sekadar tindakan individu, tapi melibatkan sistem bahkan pada level antar-institusi.

Delapan tersangka di atas berasal dari institusi yang berbeda; Direktorat Pajak, kepolisian, pengusaha, pengacara, dan mantan diplomat. Begitu rapi dan licinnya praktik korupsi di negeri ini. Pengawasan dan formalitas hukum hanya sekadar manipulasi seakan-akan sistem telah berjalan pada rel yang benar. Dengan memelintir aturan perundang-undangan, korupsi tak terbendung.

Berkah, Terlepas dari motivasi pribadi Susno, sakit hati atau apapun, kasus ini jelas merupakan berkah. Di tengah sulitnya penuntasan kasus korupsi di Indonesia, Susno yang notabene mantan Kabareskrim Polri jelas memiliki data yang akurat, bukan sekadar kecurigaan atau sensasi. Susno tidak sedang latihan vokal, tapi sedang bernyanyi di panggung sebenarnya.

Jenderal bintang tiga ini bukanlah “orang sembarangan” yang berbicara tanpa data dan fakta. Apalagi, kasus mafia pajak ini pernah ditangani Susno ketika masih memimpin .

Selama ini, proses pelaporan dan pengungkapan terhadap tindakan melawan hukum seperti korupsi selalu menghadapi tembok besar dan jalan yang terjal. Pihak pelapor dari kalangan eksternal seperti LSM dan masyarakat biasa justru mendapatkan intimidasi bahkan ancaman penjara.

Ada logika yang salah dalam proses ini. Masyarakat atau individu yang berusaha membantu aparat hukum mengungkap kejahatan bukannya dilindungi, tapi justru diserang balik dengan dalih yang beragam.

Pada level yang lebih rendah, masyarakat enggan berurusan dengan aparat hukum karena bayangan upeti yang harus dibayar. Kasus belum ditangani, tapi “tagihan” uang untuk melicinkan perkara telah menanti. Masyarakat cenderung mendiamkan kasus yang menimpa mereka, daripada harus menghadapi pelik dan rumitnya rantai birokrasi penegakan hukum.

Level yang lebih tinggi lagi ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi, baik korporasi ekonomi maupun politik. Masyarakat kalah atau dikalahkan. Mengusik kekuatan korporasi berarti menggoyang kekuasaan oknum-oknum yang selama ini menikmati fasilitas.

Bukan itu saja, oknum itu tidak hanya satu atau dua orang, tapi akan mengusik simpul-simpul kekuasaan yang lain. Korupsi dan sejenisnya lebih banyak dilakukan secara berjemaah.

Pertanyaan yang paling hangat saat ini, mengapa pisau hukum justru begitu aktif mencari-cari kesalahan Susno daripada fokus mengejar orang-orang yang selama ini terindikasi terlibat? Dengan alasan pelanggaran kode etik dan disiplin, ruang gerak Susno semakin dibatasi untuk berhenti bernyanyi. (baca juga Polri tangkap Polisi) 

Aparat hukum kita begitu senang mempermasalahkan sesuatu yang sepele daripada membongkar kasus besar.

Bukankah lebih terhormat jika aparat hukum melindungi Susno dan mengorek lebih dalam lagi informasi yang dimilikinya? Aparat hukum selama ini berdalih tidak melanjutkan sebuah kasus, apalagi kasus besar, karena alasan alat bukti yang tidak lengkap.

Nah, jika susno mampu menyediakan informasi dan bukti yang valid itu, lindungilah Susno. Pernyataan ini bukan untuk membela siapa-siapa, tapi seperti itulah logika yang harus ditegakkan.

Nama Baik, Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah itulah kiranya yang menjadikan nama sebagai sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia. Manusia pertama kali dikenal oleh manusia lain melalui namanya, entah si empunya nama bertabiat baik maupun buruk.

Dalam praktik komunikatif, namalah yang menjadi penanda eksistensi seseorang. Tak ada sesuatu yang tak memiliki nama.

Jika dibawa ke ranah hukum, persoalan nama menjadi sensitif. Tak ada orang yang ingin namanya rusak. Karena rusaknya nama, berarti rusaklah seluruh eksistensi kemanusiaan seseorang. Nama adalah pertaruhan eksistensial. Jika nama manusia itu baik di tengah komunitasnya, maka baiklah manusia itu. Namun, nama baik dan tindakan baik tidak selalu seiring sejalan.

Dalam bentangan sejarah, tak sedikit pemimpin yang memiliki nama besar justru melakukan tindakan brutal. Di tengah fenomena sosial kita, seorang dermawan selalu punya nama dan reputasi yang baik, tapi apalah artinya jika dermanya berasal dari hasil korupsi.

Saat ini, pasal pencemaran nama baik menjadi momok bagi mereka yang ingin melaporkan suatu kasus. Pasal ini perlu diperdebatkan bukan pada hanya pada level formalitas hukum, tapi lebih pada level makna.

Pada kajian semiotika, nama baik harus merepresentasikan tindakan yang baik, bukan hanya pada tingkat konseptual, tapi juga faktual. Konsep yang mendasari nama baik adalah bahwa setiap orang harus dipersangkakan baik. Persangkaan baik inilah yang berkorespondensi dengan asas praduga tak bersalah di ranah hukum.

Seseorang tidak bisa dituduh melakukan tindakan korupsi, misalnya, jika belum ada terbukti secara faktual.

Namun, persoalan mendasarnya adalah adakah itikad baik dari pemegang otoritas hukum ini, polisi, jaksa, atau hakim untuk betul-betul membuktikan bahwa si empunya nama baik betul-betul baik dari segi tindakan dan perilakunya. Penanganan hukum Gayus yang telah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa aparat hukum kita belum profesional.

Jika otoritas hukum telah menjalankan fungsinya dengan baik, maka penegak hukum ini akan berada di tengah-tengah dan menghindarkan diri mereka dari godaan politik, ekonomi, maupun semangat korps yang terkadang menimbulkan sikap tidak profesional dalam menjalankan tugas.

Pihak pelapor tentu saja belum bisa dipidanakan dengan alasan pencemaran nama baik misalnya, jika laporannya itu belum terbukti salah. Mendahulukan sikap apriori dengan mengabaikan substansi informasi dari pihak pelapor, apalagi memidanakannya, berarti menghilangkan substansi masalah yang sebenarnya.

Corruptors fight back adalah gejala yang harus diantisipasi saat ini. Koruptor akan menggunakan segala cara untuk melawan. Mereka memiliki uang, fasilitas, dan jaringan yang kuat, sampai memanfaatkan celah hukum untuk berkelit. Teruslah berdendang, Susno. Publik akan ikut bergoyang untuk mengungkap kebenaran. (**)

(Susno berdendang, Mafioso meradang-Andi Muhammad Irawan-fajar.co.id)

Tag: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: