Republik yang Sedang Oleng

Republik yang Sedang Oleng

Dalam sebuah wawancara di televisi, Pewancara menegaskan kekesalannya terhadap pejabat negeri ini; “Pejabat negara saat ini sudah mati rasa……dari pusat hingga daerah semuanya terkesan hanya mengurus dirinya sendiri, kelompoknya sendiri…sementara ada rakyat yang cari uang sepuluh ribu perhari saja susah.”

“Republik ini sedang oleng. Dibutuhkan pemimpin yang berani sakit hati demi menyelamatkan bangsa ini,”

Berdasar pada pemberitaan media massa belakangan ini, isu-isu utama yang kerap diangkat adalah isu-isu yang berkenaan masalah kerakyatan. Misalnya soal ledakan tabung gas yang sudah menelan banyak korban dan sampai kini masih menjadi ancaman, soal kenaikan Tarif Dasar Listrik per 1 Juli lalu yang banyak berdampak pada kehidupan ekonomi kelas menengah ke bawah.

Soal surat pembaca dari salah seorang tetangga dekat Presiden SBY di Cibubur, yang dimuat di koran Kompas edisi Jumat 16 Juli 2010. Surat yang berisi tentang perasaan trauma karena arogansi Patroli dan Pengawalan (Patwal) iring-iringan Presiden.

Ada juga tentang istri mantan pejuang Soetarti Soekarno dan Rusmini yang hampir dipenjara karena kasus sengketa rumah dinas, hingga kasus munculnya tindakan nekat dari salah seorang artis senior, Pong Hardjatmo yang menaiki gedung DPR MPR-RI lalu menulis tiga kata; ‘jujur, adil, dan tegas’.

Dalam pengakuannya, Pong melakukan itu karena sudah kesal dengan perilaku pejabat negeri ini yang mengabaikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan ketegasan. “…Bicara tidak didengar, nulis pun tidak didengar…bertindak dong jangan hanya bicara…”. Budayawan Sujiwo Tejo pun menyatakan kekesalannya, “…Capek melihat kepura-puraan di negeri ini…”

Dari hari ke hari jumlah orang yang kecewa di negara ini semakin bertambah saja. Ekonom senior Kwik Kian Gie juga pernah bertutur, soal kasus Century, “Kelihatannya tidak ada yang serius menindaklanjuti kasus Century (kepolisian, kejaksaan, dan KPK)…ternyata kekuasaan itu hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Kita menaruh harapan kepada kekuatan rakyat dan media, menggalang dan memobilisasi opini….” Ini belum lagi soal Lumpur Lapindo di kabupaten Sidoarjo yang sudah kurang lebih empat tahun terkatung-katung.

Tanpa bermaksud melakukan over generalization, dari beberapa ungkapan kekecewaan tokoh di atas saja, sudah menunjukkan bahwa ada banyak ketidakberesan di negeri ini. Penulis pun memiliki keyakinan bahwa ungkapan tokoh di atas minimal sudah mewakili kekesalan dan kekecewaan jutaan rakyat di negeri ini.

Saat hendak melintas di jalan Protokol, puluhan mobil dan motor berjejer karena macet. Ternyata penyebabnya karena di depan ada demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang menuntut pemerintah dan pihak kampus agar pendidikan tidak dikomersialkan.

Di bawah terik matahari siang, waktu itu, salah seorang sopir angkot dengan nada kesal menggerutu dan bertutur, “Ah…percuma itu demo, pemerintah tetap saja tak mau mendengar.”

Setidaknya dari pernyataan sopir tersebut sudah menunjukkan sebuah fenomena budaya politik apatis atau apolitik. Sebuah sikap yang tidak hanya lahir secara alamiah, tetapi lazimnya disebabkan oleh keadaan yang tak berpihak, misalnya karena kesejahteraan hidup yang tak kunjung membaik atau karena fenomena umum pejabat negara yang kerap tidak mendengarkan aspirasi.

Kiranya kita dapat bersepakat, jika suatu bangsa terus berada dalam kondisi terpuruk, misalnya merebaknya kejahatan sosial korupsi di tengah kemiskinan, aktivitas politik yang tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, niscaya sangat potensial memicu respons negatif dari kalangan masyarakat arus bawah, berupa tindakan kekerasan, anarkisme, protes sosial secara massif, sebagaimana orang lapar akan mudah terpancing dan cenderung irasional (kata rakyat kacili).

Ibarat bom waktu yang seketika bisa meledak menunggu pemicu, seperti yang dilakukan oleh Pong Hardjatmo sebagai respons atas kinerja pejabat negara (DPR) yang bermalas-malasan di tengah kehidupan rakyat bangsa yang sedang susah.

Refleksi Kemerdekaan

Tanpa terasa, saat ini kita telah memasuki pertengahan  bulan Agustus 2010. Bulan di mana para founding fathers negara ini memproklamasikan pada masyarakat dunia tentang kemerdekaan Indonesia tepatnya 17 Agustus 1945.

Mengumumkan kepada dunia bahwa kita juga adalah bangsa yang mampu berdiri sendiri, mampu berdaulat secara ekonomi dan politik, memiliki kebudayaan sendiri, mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Menolak untuk diremehkan, menolak untuk direndahkan.

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Muh Yamin, Tan Malaka dan founding fathers yang lainnya telah berlalu dalam lintasan sejarah. Sekalipun mereka bukan generasi yang paripurna atau generasi terbaik di masa sekarang ini, tetapi mereka telah mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkat mereka pun kita bisa beranak-pinak hingga sekarang ini.

65 tahun hidup bernegara memang tak sesingkat dengan perjalanan negara-negara yang sudah maju. Tetapi tidakkah kita bisa belajar dari sejarah, belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pemimpin bangsa dalam mengelola kehidupan negara. Bung Karno sendiri berpesan, “jangan sekali-kali melupakan sejarah (jas merah)”.

Pemimpin politik Orde Lama (1945-1966) Soekarno telah tumbang oleh kekuatan rakyat. Orde Baru (1966-1998) pun muncul sebagai orde koreksi, di bawah kepemimpinan politik Soeharto. Nasibnya pun sama, dipaksa mundur. Reformasi pun muncul dengan spirit besar untuk mengoreksi lagi kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Sebagian besar pejabat-birokrasi pemerintahan kita saat ini, yang menolak kinerjanya dinilai buruk oleh rakyat “terpaksa” harus berbicara tentang banyaknya kemajuan di masa jabatannya, tetapi pada kenyataannya muncul aksioma bahwa masih banyak rakyat yang hidupnya memprihatinkan. Jadinya, reformasi pun dipelesetkan menjadi repotnasi (repot mencari sesuap nasi).

Belum lagi kita berbicara soal perilaku korupsi yang kian marak, yang se-semarak berbicaranya kita tentang perlawanan terhadap korupsi. Hasil survei yang dilakukan oleh Political and Economical Risk Consultancy pada 8 Maret 2010 masih menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara terkorup di kawasan Asia

Bung Karno pernah menyatakan bahwa kemerdekaan itu hanyalah pintu gerbang menuju cita-cita bersama, menuju masyarakat adil dan makmur. Sebagai sebuah bangsa, mendekati perayaan kemerdekaan yang ke-65, ada dua pertanyaan mendasar yang mesti kita jawab bersama, pertama sudahkah kita merdeka dalam arti yang sesungguhnya? Merdeka dari ketakutan, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, merdeka dari korupsi, dan utang luar negeri.

Pertanyaan keduanya untuk mengisi kemerdekaan, apa saja yang telah kita perbuat untuk negeri ini?
Tanpa merefleksikan ulang pertanyaan-pertanyaan ini, menurut penulis, rutinitas tujuh belasan tak lebih dari sekadar merayakan “kemedekaan semu” atau sedang merayakan olengnya republik ini. Larut dalam euforia dan rutinitas tahunan yang tak berkesan, tak menggugah, dan tak memompa rasa nasionalisme. Wallahu a’lam bisshawab. (*)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: