Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2010

Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2010

Perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara semakin merosot sepanjang tahun 2010. Tim Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dalam jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Selasa (28/12), menyimpulkan bahwa semakin minim penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan negara terhadap HAM di wilayah yurisdiksi hukum Republik Indonesia.

Koordinator Kontras Haris Azhar dalam surat elektronik menjelaskan sejumlah permasalahan ketiadaan perlindungan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2010.

Persoalan yang menjadi perhatian adalah serangan terhadap pekerja HAM dan demokrasi dengan adanya pembunuhan wartawan yang terakhir terjadi di Maluku Tenggara Barat pada 17 Desember 2010, lemahnya akuntabilitas polisi dengan adanya 34 kasus kekerasan yang mengakibatkan delapan warga tewas, perlakuan buruk terhadap tahanan politik (kasus kekerasan terhadap tahanan RMS), serta kegagalan negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan (terjadi banyak kekerasan oleh sekelompok massa terhadap warga yang berkeyakinan berbeda).

Persoalan besar lainnya adalah kekerasan di Papua (11 kasus), impunitas para pelanggar HAM karena rendahnya komitmen politik DPR untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Peran Indonesia dalam kampanye HAM di ASEAN diberi nilai positif oleh Kontras. Sementara reformasi TNI masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas hingga kini.

”Kontras menyambut baik pernyataan Panglima TNI baru, Agus Suhartono, saat melakukan agenda fit and proper test di DPR, yang mengakui masih ada defisit dalam agenda reformasi TNI. Kami sepakat bahwa ada tiga agenda defisit, yaitu reformasi sistem komando teritorial, penuntasan pengambilalihan sektor bisnis yang dimiliki TNI, dan revisi sistem peradilan militer,” kata Haris.

Tim Kontras menyimpulkan, setelah 12 tahun transisi politik di Indonesia, 4 kali amandemen konstitusi, dan 3 kali pemilu, Indonesia masih diselimuti problem kekerasan dan kegagalan menghukum para pelaku kejahatan tersebut. Regenerasi pimpinan di lembaga-lembaga hukum tidak membawa kabar baik dalam upaya perlindungan (hukum) bagi korban dan kelompok rentan di Indonesia.

Sebagaimana dalam pemaparan di atas, justru rasa tidak aman dan tidak ada jaminan disebabkan oleh institusi dan aparat negara. Kepolisian menjadi lembaga yang paling dominan menunjukkan watak kekerasan dan diskriminatif sepanjang tahun 2010

Berikut Catatan dari  : http://www.imparsial.org/

Perubahan politik yang berhasil mendorong sistem demokrasi secara relative termapankan di masa reformasi melalui pembentukan dan penataan kelembagaan dan prosedur demokrasiternyata tidak serta merta menciptakan kondisi hak asasi manusia (HAM) menjadi lebih baik. Kecenderungan praktek politik pada masa ini yang justru berkembang ke arah model yang berciri oligarkis, di mana politik hanya menjadi arena dan proses terbatas bagi kelompok elit dan partai politik yang menata semua aspek serta meminggirkan aspirasi rakyat, sebagai persoalan besar mengapa agenda perbaikan kondisi hak asasi manusia kini terjerembab di simpang jalan. Idealisasi hak asasi manusia sebagai standar moral bersama untuk menciptakan kehidupan manusia bermartabat terhambat karena di situasi ini politik dikuasai oleh perhelatan kepentingan oligarki.

Sebagai sebuah kenyataan politik, kecenderungan politik oligarki memang bukan sesuatu yang baru lagi, karena gejala dan implikasinya telah dirasakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Studi mutakhir tentang demokrasi memperlihatkan bahwa kontrol terhadap dominasi politik dilakukan melalui birokrasi oligarki untuk menjadikan partai sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya. Birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel. Mereka inilah yang kemudian menciptakan bahaya bagi demokrasi, karena menjadikannya sebagai proyek
individual beberapa pemimpin partai politik dan asosiasi-asosiasi korporatisnya yang menghasilkan keuntungan bagi mereka dan melindungi uangnya dari pihak luar Di sini politik oligarki terwujud dalam bentuk politik yang transaksional.

Politik transaksional itu kerap menempatkan segala sesuatu di dalam politik menjadi sesuatu yang ditransaksikan di antara elit politik. Pada titik ini, logika untuk menarik keuntungan dan barter kepentingan di antara elit terjadi. Tawar menawar kursi di kabinet maupun negoisasi dan kompromi dalam perebutan pimpinan parlemen merupakan sebuah keniscayaan yang telah terjadi pada 2010. Di sini, politik telah terjerumus dalam perdagangan politik dan pasar gelap kekuasaan. Politik seperti itu sesunggungnya bukanlah politik yang seharusnya dan bukan pula politik yang dikehendaki. Sebab, politik dalam arti yang sesungguhnya menghendaki adanya transaksi keadilan,bukan transaksi jabatan sedangkan politik yang dikehendaki sangat menginginkan keseimbangan dan kontrol dalam kekuasaaan check and balance) bukannya kekuasaan yang tanpa kontrol. Kecenderungan ini membuat politik tidak
lagi dijadikan sebagai ajang untuk mendorong tujuan ideal dari politik, yakni kebaikan dan kehidupan bersama.

Partai politik yang seharusnya menjadi instrumen representasi politik formal bagi rakyat dalam politik justru menjadi instrumen yang mengekspresikan kepentingan kaum oligarki lama yang telah melakukan reposisi dalam sistem politik baru ini. Bersama parlemen, partai politik menjadi alat mereka untuk menguasai sumberdaya yang bukan hanya untuk menjaga kelangsungan mereka, tetapi juga mempertahankan kekuasaannya yang oligarki.

Terhadap hak asasi manusia, politik oligarki bukan hanya mencegah kemajuan, melainkan menyebabkan agenda hak asasi jalan di tempat, dan bahkan, di sektor penegakan bertambah buruk. Di masa ini, para elit lebih berkonsentrasi dalam perebutan maupun pelanggengan kekuasaan, hak asasi manusia tidak dilihat sebagai suatu hal penting. Karena itu, berbagai jaminan normative atas hak asasi manusia tidak berjalan.

Politik oligarki telah mengakibatkan terabaikannya usaha untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik secara penuh, sementara dalam aspek hak-hak ekonomi sosial budaya oligarki politik mengakibatkan gagalnya kewajiban negara di dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Alhasil penuntasan kasus pelanggaran HAM jalan ditempat, kekerasan terus berlangsung dan masalah kemiskinan serta pengangguran menjadi masalah nyata yang terus dihadapi hingga hari ini. Di titik itu, politik kembali tersandera olehnya, sehingga kehilangan maknanya sebagai ruang untuk mewujudkan ideal bersama. Misalnya ideal kehidupan manusia bermartabat selaras yang digariskan prinsip hak asasi manusia, yang dalam realitasnya dikalahkan oleh kepentingan oligarki yang menguasai politik. Sepanjang tahun 2010, dapat dikatakan nyaris tidak ada prestasi dalam agenda hak asasi manusia (HAM).

Oligarki politik juga telah menempatkan penegakkan hukum tunduk pada kepentingan politik para elite yang bertransaksi. Slogan hukum diatas segala-galanya hanya menjadi rangkaian kata-kata yang indah, karena praktik yang terjadi adalah hukum harus tunduk pada realitas politik yang penuh transaksional dan sama sekali tidak memihak pada rasa keadilan masyarakat. Alhasil situasi dan kondisi penegakkan hukum sepanjang tahun 2010 terlihat carut marut dan berada dalam titik yang terendah. Penegakkan hukum tergambarkan dalam wajah tersuramnya ditahun 2010 dengan mencuatnya praktik mafia hukum yang melibatkan para penegak hukum itu sendiri yang disertai dengan perlindungan para elite politik yang terlibat dalam lingkaran mafia hukum yang tanpa ujung.Suramnya kondisi penegakkan hukum pada 2010 tentu secara langsung maupun tidak langsung memberi kontribusi negative pada kondisi penegakkan HAM dimana penegakkan hak asasi manusia tidak mengalami kemajuan dan bahkan menunjukkan wajah terburuknya di 2010.

Realitas Kondisi HAM 2010

Pada 2010, aktor yang banyak melakukan kekerasan sepanjang tahun ini adalah pihak Kepolisian yaitu sebanyak 35 kasus, atau sekitar 60 % lebih dari keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2010 di Indonesia. Selain itu kekerasan juga banyak dilakukan oleh oknum TNI hingga mencapai 10 kasus sepanjang tahun 2010. Yang cukup mengejutkan, sama seperti TNI, kelompok Ormas juga melakukan sedikitnya 10 kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama sepanjang tahun 2010.

Bahwa telah terjadi peningkatan intensitas kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Ormas pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selain itu juga, Satpol PP tidak pernah absen dalam memelihara praktek kekerasan di Indonesia, tercatat 4 kasus kekerasan yang dilakukan Satpol PP terjadi sepanjang tahun 2010.

Jenis kekerasan yang paling menonjol selama tahun 2010 adalah penganiayaan atau pemukulan. Tercatat sedikitnya 40 kasus penganiayaan atau pemukulan yang terjadi sepanjang tahun 2010. Hal itu paling banyak dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian
dengan jumlah 18 kasus, kelompok Ormas 10 kasus, TNI 8 kasus, dan Satpol PP dengan 4 kasus.

Sedangkan kelompok masyarakat yang banyak menjadi korban tindak kekerasan tersebut adalah golongan masyarakat petani atau pekerja, yaitu dengan 41 orang korban kekerasan dengan 11 diantaranya tewas akibat kekerasan tersebut. Kemudian diikuti dengan korban mahasiswa dengan 27 orang korban. Hal yang paling mengkhawatirkan terjadi pada pembela HAM dengan 19 kasus kekerasan terjadi terhadap pembela HAM sepanjang tahun 2010, 5 diantaranya tewas yang keseluruhannya berprofesi sebagai wartawan atau bergerak dalam bidang journalist.

Tahun 2010 telah menjadi tahun penuh duka bagi para jurnalis. Penyelesaian kasus-kasus tersebutpun sampai saat ini tidak kunjung ada kejelasan. Pihak kepolisian cenderung tertutup, entah sampai kapan kekerasan ini akan diungkap dan berakhir, bahkan sesekali Kepolisian seolah menjadi musuh dalam selimut bagi para pembela HAM di Indonesia.

Sejalan dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, praktek hukuman mati masih menghiasi peradilan di Indonesia. Sedikitnya pada tahun 2010 terdapat 6 vonis mati yang di jatuhkan oleh badan peradilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pemahaman para hakim di institusi peradilan di Indonesia tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada masa kini juga muncul dan menyeruak gejala intoleransi di masyarakat. Selain itu, negara menjadi arena tujuan artikulasi kepentingan primordial, terutama agama. Karena itu, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin meningkat di tengah masyarakat, dan sayangnya, berbagai kasus itu bukan hanya mendapatkan pembiaran, akan tetapi juga melibatkan aktor negara.

Di lapangan seringkali aktor negara tidak menyadari kedudukan dan kewenangannya. Aparat keamanan kerap melakukan pembiaran atas aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok massa berbasiskan agama atas kelompok lainnya. Hal ini menyebabkan mengapa kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan cenderung menanjak. Pada tahun 2010 kecenderungannya kian mengalami peningkatan. Terutama kasus penutupan paksa maupun pelarangan ibadah umat lain.

Hilangnya ruang bersama juga terjadi di perkotaan. Di mana ruang kota sebagai ruang bersama yang seharusnya dapat diakses oleh setiap warga cenderung menjadi monopoli oleh kelompok atau kelas sosial elit di perkotaan. Sementara itu, warga miskin cenderung kian terpinggirkan dari ruang kota. Pada titik ini, Pemda melalui aparat Satpol PP justru lebih berada di pihak kelas elit ini daripada warga miskin ini. Kenyataan ini dapat dilihat dalam berbagai kasus penggusuran dan aksi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang tidak jarang upaya itu disertai dengan kekerasan.
Brutalitas Satpol PP menjadi pemandangan yang semakin kontras sejak dijalakan dan diberlakukannya otonomi daerah.

Tahun 2010 juga ditandai dengan semakin banyaknya kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak. Meningkatnya kasus kekerasan tersebut tidak dibarengi dengan perlindungan yang maksimal dari negara. Sebagai contoh adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga yang masih dianggap sebagai urusan internal rumah tangga dan menjadikan aparat ragu untuk menindak tegas pelaku kekerasan; meningkatnya kekerasan terhadap buruh migran perempuan ternyata juga tidak menjadikan negara merasa bertanggung jawab untuk lebih melindungi buruh migran; dan semakin banyaknya anak-anak yang diterlantarkan dan menjadi anak jalanan di berbagai kota besar di Indonesia hanya dipandang sebelah mata oleh negara tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan pemerintah yang keliru selama ini..

Mengenang tahun 2010 dalam suramnya penegakan HAM di Indonesia, satu lagi catatan yang tersisa yakni tentang kekerasan di Papua yang seolah tak akan pernah berakhir. Kekerasan yang terjadi di Papua bersumber pada stigmatisasi separatis yang dilabelkan oleh Pemerintah. Dengan justifikasi stigma separatis tersebut, aparat merasa mempunyai legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua. Sedikitnya tercatat 13 kasus kekerasan di Papua yang terjadi sepanjang tahun 2010. Dari kekerasan yang terjadi, bahkan tidak pernah ada proses hukum yang adil terhadap korban. Pelaku kekerasan cenderung “dibebaskan” dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, yang ada hanya pelanggaran disiplin bagi prajurit TNI maupun anggota Polisi. Kekerasan aparat dan impunitas bagi para pelaku kekerasan ini makin menjauhkan Papua dari cita-cita Papua sebagai Tanah Damai.

Kesimpulan dan Prediksi

Berangkat dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik oligarki politik justeru menjadi penghalang utama dari upaya penghormatan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia selama 2010. Terbukti hingga kini oligarki dengan politik transaksi sebagai tulang punggungnya tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap
penyelesaian kasus-kasus hukum, HAM serta korupsi yang dipraktikkan secara kasat mata.

Praktik oligarki politik justru menyuburkan praktik mafia hukum yang memang telah ada sebelumnya. Keberhasilan penegakan hukum yang didengung-dengungkan pemerintah melalui pembentukan satgas mafia hukum ternyata tidak mampu mencegah praktik-praktik pelanggaran hukum yang terjadi dan terkadang melibatkan para elit. Hal ini tentunya
disebabkan tidak dibarengi dengan niatan untuk melakukan pembersihan secara total institusi-institusi penegak hukum yang disinyalir menjadi bagian dari mafia hukum.

Berkait dengan penegakan HAM di 2011, penegakan HAM akan berjalan ditempat serta makin kelam. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari oligarki politik yang disertai dengan politik transaksional yang akan terus bertahan pada 2011. Di sisi lain, tiadanya kemauan politik dan keberanian politik penguasa di dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM juga menjadi faktor penghamabat dalam penuntasan kasus HAM di 2011. Situasi itu diperparah dengan kondisi penegakkan hukum yang diperkirakan masih tetap menunjukkan kebobrokannya di 2011. Alhasil, Fenomena kekerasan beragama, tidak tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu serta pengabaian pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya juga akan tetap menjadi fenomena dominan yang akan mewarnai suramnya kondisi HAM 2011.

Sementara itu Papua masih menjadi wilayah yang rentan munculnya berbagai bentuk tindakan kekerasan negara. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua yang masih mengedepankan pendekatan keamanan melalui operasi militer ketimbang mengedepankan pendekatan penegakkan
hukum maupun melalui proses dialog di dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Rekomendasi

1. Pemerintah: secara serius dan sungguh-sungguh meninggalkan praktek-praktek oligarki yang telah terbukti justru menjerumuskan bangsa ini ke jurang kemiskinan dan ketidakadilan. Bertekad untuk secara sungguh-sungguh melindungi, melaksanakan dan menegakkan Hak Asasi Manusia di dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah, serta menindak tegas aparaturnya yang melanggar Hak Asasi Manusia;

2. Partai Politik: secara serius dan sungguh-sungguh meninggalkan praktek-praktek oligarki yang sangat merugikan bangsa dan bertekad melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan pendidikan dan penyadaran politik yang baik bagi rakyat Indonesia, termasuk menghormati HAM di dalam semua kebijakan partai politik;

3. Masyarakat Sipil: untuk tidak menggantungkan pada Pemerintah dan harus mampu membentuk masyarakat sipil yang kuat dan mandiri, berani mengoreksi kekurangan serta kesalahan pemerintah dan parlemen, serta mampu memberikan solusi alternatif untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: