KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Hari ini, 10 Desember 2009, genap 61 tahun dunia internasional merayakan hari kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikumandangkan di Jenewa pada 10 Desember 1948. Momentum histroris ini kemudian disepakati secara Internasional sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Disadari atau tidak, pergulatan perjuangan hak asasi manusia ternyata telah bergulir sekian puluh tahun lamanya dalam percaturan HAM global. Adalah kenyataan, gema hak asasi manusia belum menjangkau seluruhnya dalam mewujudkan perdamaian global. Masih begitu banyak ancaman konflik dan kekerasan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Inilah krisis besar sebuah peradaban yang menyimpan sebuah ironi yang sangat menyedihkan.
Perjuangan hak asasi manusia sebagai paradoks yang sangat mencemaskan memang tak ubahnya kisah unik, mengharuskan untuk terus digulati. Selama 61 tahun kita terus dihadapkan pada konflik dan kekerasan yang tidak pernah berkesudahan. Filsuf Karl Marx secara kritis pernah menyatakan bahwa penindasan akan terus menerus terjadi, dimanapun dan kapanpun. Dan, penindasan akan terus menerus menjadi lembar sejarah peradaban yang tidak bisa dihindari. Kenyataan ini memang tak bisa dipungkiri, namun upaya mewujudkan perdamaian dunia melalui perjuangan hak asasi manusia, sampai detik ini juga tidak pernah berakhir. Perjuangan HAM tetap hidup sepanjang jaman !
Dalam konteks Indonesia, peringatan Hari HAM Sedunia setiap tahun juga diperingati secara gegap gempita. Berbagai kegiatan elemen pro demokrasi mulai aksi demonstrasi, seminar, kampanye damai dan lainnya terjadi di hampir sebagian besar kota-kota besar di Indonesia. Salah satu isu penting yang diusung pada peringatan HAM yakni tindaklanjut kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yang hingga kini masih gelap.
Seperti diketahui, Sidang Paripurna DPR tanggal 28 September 2009 menyetujui rekomendasi Panitia Khusus peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Dalam sidang paripurna tersebut, DPR memutuskan empat rekomendasi. Pertama, merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Kedua, merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. Ketiga, merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.
Ironisnya, hingga detik ini belum ada langkah-langkah konkrit dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespon hasil rekomendasi DPR tersebut. Padahal rekomendasi DPR sudah sangat terang benderang memandatkan kepada Presiden untuk bersikap atas peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Namun jika rekomendasi DPR tersebut hanya dipandang sebelah mata, maka bukan perasaan lega yang didapat, tapi justru semakin melukai hak asasi keluarga korban. Para korban yang selamat dan keluarga yang ditinggalkan tentu saja terus menanti realisasi rekomendasi DPR itu. Oleh karena itu, pada peringatan Hari HAM Sedunia ini, Komnas HAM mendesak kepada Presiden untuk segera menerbitkan Keppres tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.
Kami mendorong menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengadilan HAM Ad Hoc sekaligus membuktikan komitmen dan janji-janjinya semasa kampanye pemilu Presiden yang lalu. Lantas, apa urgensinya presiden perlu membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc kasus penghilangan orang secara paksa?
Ada dua point penting  kenapa pengadilan HAM Ad Hoc ini perlu diwujudkan. Pertama,  Negara cq pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganya. Hal ini sesuai dengan amanat rakyat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  Dengan demikian keadilan hukum dan hak asasi manusia yang berpihak kepada rakyat, khususnya kepada korban dan keluarganya, menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar lagi.
Kedua, Pengadilan HAM kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998 ini sebenarnya menjadi titik penting sejarah kemanusiaan di negeri ini. Sebab, sejak pasca reformasi belum ada satupun kasus pelanggaran HAM berat dibawa ke pengadilan HAM. Yang lebih memprihatinkan, semua kasus yang diduga mengandung anasir pelanggaran HAM berat hingga kini nasibnya  bak ‘ditelan bumi’ seperti kasus trisakti, semanggi I dan II, Wamena Wasior, kerusuhan Mei, dan sebagainya.
Pengungkapan kebenaran dan pemenuhan hak asasi korban menjadi muara penting dari sebuah proses pengadilan HAM. Untuk menuju kesana, dibutuhkan komitmen pemimpin yang kuat dalam penegakan hak asasi manusia. Sebab, komitmen Presiden SBY dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc sesungguhnya dinanti cukup lama oleh para korban dan keluarganya.
Memori kolektif rakyat terhadap janji-janji Presiden SBY saat kampanye pilpres masih begitu membekas. Tekad dan komitmen Presiden SBY untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dinyatakan secara tegas dan gamblang dalam sebuah acara debat capres. Jika terpilih kembali, Presiden SBY bertekad dan berkomitmen dalam penegakan hukum sekaligus menghormati hak asasi manusia.
Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan Kepres tentang Pengadilan HAM Ad Hoc yang menyebutkan tempus dan locus dilecti kasus tersebut. Selanjutnya, Presiden SBY perlu memerintahkan Kapolri untuk segera mencari dan menemukan ke 13 korban kasus penghilangan secara paksa 1997-1998. Upaya penemuan kembali korban penting lantaran hingga kini keberadaan korban masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM. Untuk itu menemukan dan memastikan hilangnya ke-13 korban menjadi prasyarat penting bagi proses Pengadilan HAM.
Tidak ada kata terlambat untuk bertindak atas nama kemanusiaan dan keadilan. Keberpihakan Presiden SBY kepada korban untuk membentuk Pengadilan HAM akan memutus tali impunitas yang selama ini menjerat bangsa ini dalam melangkah ke masa depan. Dengan demikian, adalah sebuah keniscayaan bagi presiden SBY menjadikan Pengadilan HAM tersebut sebagai pengadilan kemanusiaan dalam mengungkapkan kebenaran yang memberi rasa keadilan bagi korban.
Kita sudah menyaksikan dengan perasaan miris berbagai pelanggaran HAM masa lalu di negeri ini. Setiap peristiwa itu terjadi, selama ini kita hanya bisa melihat dan mendengar para pemimpin pemerintahan berbicara tanpa substansi, saling menuduh dan melempar tanggungjawab. Sulit untuk mengusir kesan, para pemimpin kita lupa bahwa fungsi mereka yang paling fundamental, rasion d’etre-nya setiap negara adalah memberi perlindungan hukum dan hak asasi manusia pada warga negaranya.
Sekali lagi, pada peringatan hari HAM ini kita mengingatkan kewajiban Presiden yang telah dimandatkan rakyat melalui DPR atas peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Kasus ini perlu dituntaskan sebagai titik awal bangsa ini menatap kepada masa depan yang lebih damai.  Apalagi, dari seluruh jenis kejahatan, kejahatan yang terberat adalah penghilangan orang secara paksa (disappearance). Kejahatan ini merupakan proses penghilangan seorang atau sejumlah orang warga Negara dalam waktu tertentu, dengan cara ditahan atau diculik dan disiksa sedemikian rupa, sampai dibunuh oleh aparat keamanan Negara melalui sebuah operasi rahasia.
Pertanggungjawaban pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc perlu dicapai dengan cepat. Bagaimana pun, darah sumber hidup demokrasi adalah kepastian dan supremasi hukum, tidak ada risiko yang lebih besar daripada tidak melakukan apa-apa. Kesadaran akan prinsip-prinsip ini selayaknya membimbing dan memberi inspirasi bagi upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi dan mengurus warisan kejahatan terhadap hak asasi manusia di masa silam.

Jakarta, 10 Desember 2009
PERINGATAN HARI HAM SEDUNIA KE-61

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Catatan akhir tahun HAM 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: